Home / Fokus Majalengka / Bupati Majalengka Sampaikan Perubahan Raperda Desa dan BPR

Bupati Majalengka Sampaikan Perubahan Raperda Desa dan BPR

MAJALENGKA, – Bupati Kabupaten Majalengka, Karna Sobahi menyampaikan 2 rancangan peraturan daerah (Raperda) di rapat paripurna DPRD Kab. Majalengka, Senin (18/3/2019).

Raperda yang disampaikan yaitu perubahan Peraturan Daerah Kab. Majalengka Nomer 2 Tahun 2015 tentang desa dan Raperda tentang perusahaan umum daerah bank perkreditan rakyat Majalengka, sebut Bupati Karna Sobahi.

Ia memaparkan, lahirnya Undang Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang desa telah mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan asset desa guna kesejahateraan bersama, membentuk pemerintahan desa  yang profesional, efisien, efektif, terbuka serta dapat meningkatkan pelayanan publik.

“Untuk mewujudkan lahirnya Undang Undang Desa ini, pemerintah daerah sebagai pembina dan pengawas desa telah menyusun dan merumuskan kebijakan-kebijakan daerah dengan menetapkan Perda Nomer 2 Tahun 2015 tentang desa,” ucapnya.

Namun demikian, lanjut bupati, dalam pengembangan penataan regulasi desa, pemerintah pusat telah menetapkan Perda Nomer 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Perda Nomer 84 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang desa.

Kemudian peraturan menteri dalam negeri Nomer 84 Tahun  2015 tentang susunan dan organisasi tata kerja pemerintah desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomer 1 Tahun 2016 tentang asset desa. Peraturan Mendagri Nomer 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa dan Peraturan Mendagri Nomer 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, paparnya.

“Penyampaian perubahan ketentuan Raperda ini sebagai bentuk harmonisasi dari peraturan perundang undangan yang baru di antaranya persyaratan calon kepala desa, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomer 128 PUU-XII/2015, bahwa calon kepala desa bisa berasal dari luar desa  dan tidak perlu berdomisili di desa setempat 1 tahun sebelum mencalonkan diri. Kemudian mengenai Perubahan penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa serta pengelolaan keuangan desa secara teknis dan rinci akan diatur dalam peraturan bupati,” jelasnya.

Selanjutnya mengenai Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka, disampaikannya, untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah pemerintah melakukan upaya-upaya pemerataan pelayanan di bidang perbankan salah satunya menetapkan peraturan Mendagri Nomer 94 Tahun 2017 tentang pengelolaan bank perkereditan rakyat milik pemerintah daerah.

Menurut pandangannya, sesuai dengan telah terbitnya peraturan Mendagri Nomer 94 Tahun 2017 tersebut agar tidak terjadi disharmonisasi aturan, maka ketentuan dalam peraturan daerah mengenai bank perkreditan yang ada harus segera disesuaikan.

Diungkapkannya, bentuk harmonisasi dan peraturan perundang undangan yang baru diantaranya, bagian laba untuk daerah dari sebesar 50% menjadi 55%. Kemudian bagian laba untuk tanggung jawab sosial (CSR) yang semula tidak diatur, kini ditentukan 3% dari laba bersih.

Selanjutnya masa jabatan direksi perusahaan umum daerah BPR 4 tahun diubah menjadi 5 tahun, sementara untuk masa jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah BPR dari 3 tahun menjadi 4 tahun. (hen)

About Sindangkasih News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Barbuk Narkotik dan Psikotropika Dimusnahkan

MAJALENGKA, – Ribuan “pil setan” barang bukti perkara narkotik dan psikotropika dimusnahkan. ...

%d blogger menyukai ini: