Home / Berita Terkini / RUU KUHP Ancam Kebebasan Pers

RUU KUHP Ancam Kebebasan Pers

Jurnalis Majalengka Saat Lakukan Aksi di Depan Gedung Bupati

MAJALENGKA, – Sepekan menjelang berakhirnya masa tugas anggota DPR RI 2014 – 2019, anggota Panja DPR RI masih berdebat soal judul yang tepat untuk RUU tersebut. Selain itu, ada sejumlah poin yang masih jadi pro dan kontra.

Terkait hal itu, Wartawan Majalengka yang tergabung dalam
Kelompok Jurnalis Majalengka Membara (Kejam), menggelar aksi unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di halaman gedung DPRD dan pendopo Bupati Majalengka, Kamis, (26/9).

Dalam aksinya mereka menuntut agar dilakukan peninjauan kembali atau judicial review terhadap revisi UU dengan melakukan aksi tutup mulut pake lakban dan membawa sejumlah poster. Tulisan poster-poster itu tanda protes pada Anggota DPR dan Pemerintah.

Dikatakan Korlap Ketua Kelompok Jurnalis Majalengka Membara (Kejam), Andi Azis. Ia mengatakan, bahwa kegiatan yang dilakukan merupakan salah satu sikap penolakan wartawan atas RUU KUHP yang dinilai mengkebiri kebebasan pers.

“Kami datang dengan segudang pertanyaan dan kekhawatiran. Aksi yang kami lakukan bersifat murni demi kepentingan pers. Kami menjamin hal ini tidak ada pihak manapun yang memanfaatkan. Dengan aksi yang kami lakukan, berharap pemerintah dan wakil rakyat dapat melakukan yang terbaik,” kata Azis.

Polisi Nampak Sigap Mengamankan Jalannya Aksi Damai yang Dilakukan Para Jurnalis Majalengka

Ungkapkan serupa dipaparkan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Majalengka Jejep Falahul Alam. Menurutnya, jika sampai disahkan
pasal-pasal tersebut bisa tumpang tindih dengan undang-undang pers yang sudah berlaku. UU tersebut akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers.

“Ini sudah ngaco, terlebih kita soroti 10 Pasal RKUHP yang kita anggap mengkabiri dan mengganggu tugas serta kebebasan pers. Intinya kami melakukan ini, agar pemangku kewenangan mengkaji ulang dan tidak mengesahkan RKUHP tersebut,” terang Jejep.

Masih ungkap Jejep, Menurut dia, banyak pasal-pasal yang bermasalah bagi kerja pers. Seperti pasal yang berkaitan dengan penghinaan yang tafsirnya bisa disalahartikan dari maksud mengkritik, karena garis batasnya sangat tipis dan sulit dibedakan. Dan sebenarnya perkara tersebut bukan hanya disikapi oleh wartawan di daerah, melainkan sudah dikaji bersama organisasi seprofesi lainnya.

“Dalam aksi damai ini sengaja kita tidak mengutamakan bicara, hal itu guna menjaga keamanan dan ketertiban. Adapun poin-poinnya sudah kita tuangkan dalam buku kesepakatan dengan DPRD dan Pemkab Majalengka. Kami berharap agar hal ini disikapi dengan serius. (dan).

 

About Sindangkasih News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wabup Tarsono Buka Gelar Produk dan Temu Bisnis UMKM Juara

MAJALENGKA, – Wakil Bupati Majalengka Tarsono D. Mardiana menghadiri sekaligus membuka kegiatan Gelar ...

%d blogger menyukai ini: